Senin 20-09-2021,08:09 WIB

Ketua MPR RI Angkat Bicara Soal Wacana Amandemen UUD 1945


Reporter : Nadhifa Umailani
Editor : Jazila





Bambang Soesatyo Ketua MPR--Instagram @bambang.soesatyo

SEPUTAR SURABAYA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo buka suara mengenai wacana amandemen UUD 1945 yang berkaitan dengan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Dalam beberapa ini muncul polemik di masyarakat mengenai wacana amandemen UUD 1945.

Sebagian pihak menduga bahwa wacana amandemen UUD 1945 adalah berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang awalnya 2 periode menjadi 3 periode.

Atas kemunculan polemik tersebut, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa di internal MPR tidak pernah membahas mengenai perpanjangan periodisasi masa jabatan presiden.

"Di internal MPR RI sendiri, dari mulai Komisi Kajian Ketatanegaraan, Badan Pengkajian MPR, hingga tingkat pimpinan MPR, tidak pernah sekalipun membahas wacana perpanjangan periodisasi presiden menjadi tiga periode. Rencana MPR RI melakukan amandemen terbatas hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan yang lain," ucap Bambang Soesatyo dalam webinar yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, secara virtual dari Bali, Senin (14/9).

(BACA JUGA:Wow Unik! Inovasi Baru Kreasi Es Krim Cabe hingga Nasi Kuning Ala Sisca Kohl, Ini Resepnya)

Selain itu Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet menyampaikan bahwa mengenai masa jabatan presiden telah diatur tegas dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.


Tags : #wakil ketua mpr ri #wacana amandemen uud 1945 #uud 1945 #ketua mpr ri buka suara mengenai wacana amandemen uud 1945 #bamsoet #bambang soesatyo ketua mpr #bambang soesatyo buka suara soal amandemen uud 1945 #bambang soesatyo buka suara #bambang soesatyo #amandemen uud 1945
Kategori : Nasional