Disahkan Hari Ini Sebagai RUU Inisiatif DPR, Menteri PPPA Minta Pembahasan RUU TPKS Harus Hati-Hati


Menteri PPPA, Bintang Puspayoga-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-kemenpppa.go.id

SEPUTAR SURABAYA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, meminta pembahasan RUU TPKS yang akan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR pada hari ini Selasa (18/1) harus penuh hati-hati.

Bintang menegaskan, pembahasan substansi ataupun proses pengesahan RUU TPKS ini harus berhati-hati karena mencakup perundang-undangan yang berlaku dan sangat kompleks.

“Masalah kekerasan seksual sangat kompleks, sehingga RUU TPKS ini lingkup dan cakupannya bersifat multi dimensi dan mengatur publik yang sangat luas. Keterlibatan kementerian selain Gugus Tugas tentunya akan memperkuat tim Pemerintah, mengingat ruang lingkup atau cakupan RUU TPKS yang bersifat multi dimensi dan mengatur publik,” ujar Bintang melalui siaran pers laman resmi Kementerian PPPA, Senin (17/1).

Kementerian PPPA sudah mengawal diskusi gagasan RUU TPKS sejak tahun 2016, saat RUU TPKS masih dikenal sebagai RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

Selain itu, Kemeterian PPPA pada tahun 2017 juga menjadi leading sector yang dipilih oleh Pemerintah untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kemudian berlanjut hingga tahun 2019.

(BACA JUGA:Terkait Kasus Kekerasan Seksual di SMA SPI Batu, KPAI Minta Pemerintah Setempat Mengambil Tanggung Jawab Penuh Untuk Melindungi Anak-Anak)

Bintang kemudian menyampaikan, pengawalan Kementerian PPPA mengenai RUU TPKS ini juga melibatkan diskusi dari berbagai pihak untuk mendapatkan aspirasi-aspirasi mengenai konsep yang akan disepakati pada RUU ini.

“Selama tahun 2020-2021, kami intens melakukan pengawalan terhadap dinamika RUU TPKS. Berbagai pertemuan antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan kalangan lainnya, seperti organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh publik, pemerhati isu perempuan dan anak, akademisi, kalangan mahasiswa, serta media massa telah dilaksanakan," ujarnya.

`
Kategori : Nasional