10 Panduan Ibadah Kurban saat Kondisi Wabah PMK, MUI: Tak Harus Menyaksikan Langsung Proses Penyembelihan


Ilustrasi Hewan Kurban-MUI-Laman resmi MUI

SEPUTAR SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia (Mui) mengeluarkan 10 panduan penyelenggaran Ibadah Kurban, sebagai upaya pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Panduan tersebut tertuang dalam Fatwa Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Kondisi Wabah Pmk.

Dilansir dari laman MUI, fatwa tersebut ditetapkan dan disampaikan langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, di Gedung MUI, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/5).

(BACA JUGA:Terus Minta Doa untuk Eril, Atalia Praratya Ubah Bio dan Profil Instagram)

Berikut 10 panduan ibadah kurban disaat kondisi merebaknya wabah PMK;

1. Umat Islam yang akan berkurban dan penjual hewan kurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri dan/atau menyaksikan langsung proses penyembelihan.

(BACA JUGA:KBRI Umumkan Perkembangan Pencarian Eril, Kini Fokus Menyisir Wilayah Sungai Aare, Swiss Bagian Ini)

3. Umat Islam yang menjadi panitia kurban bersama dengan tenaga kesehatan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan dan proses pemotongan serta penanganan daging, jeroan, dan limbah.

4. Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka umat Islam yang hendak berkurban:

a. dapat berkurban di daerah sentra ternak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mewakilkan (tawkil) kepada orang lain.

(BACA JUGA:Meski Diperbolehkan Lepas Masker Sepenuhnya, Presiden Jokowi Tetap Galakkan Vaksinasi Booster)

b. berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan kurban dari sentra ternak.

5. Lembaga Sosial Keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan kurban dan pengelolaan dagingnya agar meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan kurban dengan menjembatani calon pekurban dengan penyedia hewan kurban.

6. Daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan.

(BACA JUGA:4 Faktor Penyebab Kenaikan Harga Pangan di Indonesia)

7. Panitia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan (higiene sanitasi) untuk mencegah penyebaran virus PMK secara lebih luas.

8. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim. Namun, bersamaan dengan itu Pemerintah wajib melakukan langkah pencegahan agar wabah PMK dapat dikendalikan dan tidak meluas penularannya.

9. Pemerintah wajib memberikan pendampingan dalam penyediaan, penjualan, dan pemeliharaan hewan kurban untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan kurban.

(BACA JUGA:Pencarian Eril Makin Intens, SAR Gunakan Berbagai Metode)

10. Pemerintah wajib mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan (RPH) sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal agar penyebaran virus PMK dapat dicegah semaksimal mungkin.

Ikuti berita terkini dari Seputar Surabaya di Google News, klik disini

(SS)

`
Kategori : Nasional