Presiden Jokowi Jawab Keraguan Soal Pembangunan IKN: Lho Sudah ada UU-nya!


Presiden Jokowi -Twitter Sekertariat Kabinet-Twitter Sekertariat Kabinet

SEPUTAR SURABAYA - Presiden Jokowi menjawab isu yang beredar soal keraguan pembangunan Ibu Kota Negara (Ikn) baru.

Isu tentang IKN ini disinggung Jokowi dalam pembukaan Kongres PMKRI, Rabu (22/6). Melansir dari kanal YouTube PMKRI TV. Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap bahwa IKN adalah sebuah mimpi sejak lama.

Hanya saja baru bisa dieksekusi sekarang, Ia juga menegaskan lagi bahwa saat ini program IKN ini sudah ada dasar hukunya, yaitu Undang-Undang IKN yang telah disahkan.

(BACA JUGA:Atasi Berbagai Penyakit Kronis ala dr. Zaidul Akbar, Mulai dari Asma hingga Alergi! Coba 6 Bahan Herbal Ini)

"Sekarang telah kita eksekusi dan ada backup UU-nya, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara. Jadi, kalau ada yang masih meragukan, jadi pindah atau tidak, undang-undangnya sudah ada. Ada yang bertanya lagi, ini nanti 2024 dilanjutkan atau tidak. Lho sudah ada UU-nya didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen, kurang apa lagi," ungkap Jokowi mengutip dari kanal PMKRI TV, Rabu (22/6).

Orang nomor satu di Indonesia tersebut juga mengungkap alasan program IKN.

"Karena apa? memang logikanya, itung-itungannya memang harus pindah. Yang pertama, Pulau Jawa itu bebannya terlalu berat. Satu dari sisi populasi, 56 persen populasi Indonesia, 270 juta, itu ada di Pulau Jawa, 56 persen. 149 juta ada di Jawa, di Pulau Jawa. Padahal kita memiliki 17 ribu pulau. Satu pulau diisi 56 persen dari penduduk kita sehingga bebannya Jawa ini berat sekali," beber Jokowi.

(BACA JUGA:Mengenal 7 Manfaat Daun Salam, Mulai dari Mengobati Asam Urat hingga Redakan Stres)

Selain itu, alasan lain adalah terkait perekonomian negara yang selama ini terlalu tersentralisasi di Pulau Jawa.

"Kemudian dari sisi ekonomi, PDB ekonomi, GDP ekonomi. 58 persen itu ada di Jawa. Terus yang rakyat kita yang ada di luar Jawa itu, yang berada di 17 ribu pulau itu, dibagi berapa persen. Ini yang sering saya sampaikan, ini adalah pemerataan ekonomi. Dan yang paling penting memang kita ingin Indonesia-sentris bukan Jawa-sentris," imbuh Jokowi.

(SS)

`
Kategori : Nasional